Selasa, 04 November 2014

tugas SDM__Menteri Kemaritiman



MENTERI KEMARITIMAN
Prof. Dr. Ir. Dwisuryo Indroyono Soesilo, M. Sc.
Biodata     :
Nama Lengkap            : Prof. Dr. Ir. Dwisuryo Indroyono Soesilo, M. Sc.
Tanggal Lahir              : 27 Maret 1955
Nama Istri                   : Dr Ir Nining Sri Astuti MA
Nama Anak                 :
·         Ostiawan Yudiantoro SE Ak
·         Dwiyani Indraningsri SS
·         Trihandoyo
Riwayat Pendidikan:
  • S1, Institut Teknologi Bandung, Teknik Geologi, 1979
  • S2, Universitas Michigan, Amerika Serikat , Penginderaan Jauh, 1981
  • S3, Universitas Lowa, Amerika Serikat , Geologi Penginderaan Jauh, 1987
  • Remote Sensing Satellite Ground Station Management Training, Canada, 1992
Riwayat Pekerjaan:
  • Pegawai BPPT , 1987
  • Kepala Sub Direktorat Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam (TISDA) Matra Dirgantara BPPT , 1995 – 1997
  • Dirjen Penyerasian Riset dan Eksplorasi Laut , Departemen Kelautan dan Perikanan, 1999
  • Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan / BRKP , 2001 – 2008
  • Sesmenkokesra, 2008 – 2011
  • Dirjen United Nation – Food and Agricultural Organization , Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2012 – Sekarang
  • Menteri koordinator Kemaritiman, 2014-2019
Prestasi dan Penghargaan:
- Worldwide Permina Foundation Award USA ( 1980 )
– Indonesian Cultural Foundation Award USA ( 1981 )
– Isabel-Demple Foundation Award USA ( 1984 )
– Member, Sigma XI, Scientific Research Honor Society USA ( 1987 )
– Adhicipta Rekayasa Persatuan Insinyur Indonesia ( 1993 )
– Satya Lencana Pembangunan RI ( 1995 )
– Who’s Who of The World ( 1998 )
– Satya Lencana Karya Satya X Tahun ( 1999 )
– Bintang Ajasa Utama ( 1999 )

Dr. Ir. Dwisuryo Indroyono Soesilo, M. Sc. yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri koordinator Kemaritiman dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019. Pengumuman dilakukan di halaman Istana Merdeka, Minggu (26/10/2014). Pria yang sebelumnya memegang jabatan Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan (BRKP) tahun 2008 ini merupakan kakak ipar dari Sri Mulyani, eks Menteri Keuangan yang kini menjabat Managing Director Bank Dunia.
Suami dari Dr. Ir. Nining Sri Astuti MA ini memang memiliki jejak rekam di dunia maritim yang mengental dan terkenal sebagai pakar remote sensing (penginderaan jauh) serta kelautan. Dia pernah menjabat Direktur Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Food and Agricultural Organization (FAO), khususnya di sektor Perikanan dan Akuakultur sejak tahun 2012.
Selama menjadi ketua BRKP, Indroyono pernah membahas mengenai pemberian nama bagi 10 ribu pulau di Indonesia. Pemberian nama ini dianggap penting sebagai bagian dari batas laut yang harus diserahkan ke PBB.
Berikut adalah profil dan biodata Indroyono yang akan mengawal seluruh sektor maritim di Indonesia ini, berdasarkan berbagai sumber.

Kehidupan awal
Indroyono Soesilo lahir di Bandung, Jawa Barat, 27 Maret 1955. Ia merupakan putra Soesilo Soedarman, mantan Menparpostel dan Menkopolkam di era pemerintahan Soeharto. Adiknya adalah Triharyo Indrawan Soesilo, President & CEO Supreme Energy serta mantan Direktur Utama PT Rekayasa Industri dan Komisaris Pertamina.
Kepakaran Indroyono di bidang penginderaan jauh (remote sensing) sudah dipupuk sejak Indroyono masih duduk di bangku SLTA di Maryland, USA. Pada satu kesempatan, ia menyaksikan slide kegiatan eksplorasi tambang tembaga di Tembagapura, Irian Jaya (Papua). Teknologi canggih yang dilihatnya itu digunakan untuk menggali kekayaan alam Indonesia.
Sejak itu, pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, 27 Maret 1955 ini bertekad untuk menerapkan teknologi tersebut agar dapat memantau semua kekayaan alam Indonesia lewat satelit. Itulah sebabnya, ia memilih bidang remote sensing saat mengambil gelar master di Universitas Michigan, USA.
Setelah lulus dengan gelar M.Sc pada tahun 1981, alumni ITB 1979 jurusan Teknik Geologi ini tidak langsung pulang ke Tanah Air melainkan terus memperkuat ilmu ke jenjang S3 di Universitas Iowa, USA. Ia mengambil bidang Geologic Remote Sensing atas biaya Perusahaan Minyak Nasional (Permina) Foundation hingga tahun 1987. Pengalaman kerja di laboratorium dan menjadi Chief Assistant Prof. Richard Hoppin selama menempuh studi di Iowa University makin memotivasinya untuk segera menerapkan ilmunya di Tanah Air.

Karir
Setelah pulang ke Tanah Air, suami dari pakar ekonomi UMKM Dr Ir Nining Sri Astuti MA ini mulai meniti karirnya di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Indroyono sebenarnya sempat ditawari kerja dengan gaji US$ 30.000 per tahun di AS. Namun, ia lebih memilih menjadi pegawai negeri di lingkungan BPPT dengan gaji yang sangat pas-pasan. Menurut dia, gaji kecil bukan masalah, yang penting hasil-hasil karyanya bisa berguna bagi bangsa Indonesia.
Perlahan tapi pasti, ia mulai merintis pengembangan program remote sensing di lingkungan BPPT dan membangun industri jasa penginderaan jauh di Indonesia. Ia pernah menjadi anggota tim pembangunan stasiun bumi satelit remote sensing di Pare-Pare, Sulawesi Selatan dan ikut mendukung pembangunan 120 pusat pengolahan data satelit remote sensing di Indonesia (1987-1992).
Peluang untuk membangun teknologi remote sensing di Indonesia semakin terbuka lebar tatkala ia dipercaya menduduki jabatan Kepala Sub Direktorat Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam (TISDA) Matra Dirgantara BPPT dari tahun 1995-1997. Ia diberi tugas pokok mengembangkan aplikasi teknologi remote sensing dan GIS BPPT. Karirnya pun terus menanjak dengan menduduki jabatan Direktur Teknologi Inventarisasi Sumberdaya Alam BPPT dan Deputi Kepala BPPT bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam.
Pada tahun 1999, Indroyono kemudian berkiprah di Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan menjadi Dirjen Penyerasian Riset dan Eksplorasi Laut. Jabatan terakhirnya di DKP adalah Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) yang diemban dari tahun 2001-2008.
Setelah itu, ia diangkat menjadi Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Sesmenko Kesra) Republik Indonesia pada 20 Juni 2008, menggantikan Prof Dr A Qodri Azizy MA yang meninggal dunia pada 19 Maret 2008.
Pada tahun 2011, Indroyono dipercaya pemerintah untuk mengikuti pemilihan Direktur Jenderal FAO (Food and Argiculture Organization) periode 2012-2015 yang berlangsung di Roma pada 25 Juni-2 Juli 2011. Indroyono maju mewakili Indonesia dan negara Asean bersaing dengan 4 kandidat lain yang berasal dari Austria, Brasil, Iran dan Irak.
Ia dianggap layak mewakili Asean karena memiliki setumpuk pengalaman dan prestasi di tingkat regional dan internasional. Ia pernah menjadi wakil ketua dalam APEC Senior Official Meeting yang membahas isu-isu kelautan di tahun 2005.
Ia termasuk inisiator dalam pembentukan Rencana Aksi Daerah Mengenai Pemancingan yang Bertanggung Jawab, melibatkan 10 negara di kawasan Asean serta Australia (2007) ; pernah memimpin pengelolaan konservasi sumber daya kelautan dari APEC Working Group pada 2006-2008 ; dan menjadi Ketua Delegasi Indonesia dalam konferensi-konferensi baik di tingkat regional maupun internasional.
Di samping itu, Indroyono juga aktif dalam sejumlah organisasi internasional, antara lain anggota Geological Society of America ; American Society for Photo-grammetry and Remote Sensing ; American Geophysical Union dan lain-lain. Pendiri sekaligus ketua umum pertama Masyarakat Penginderaan Jauh Indonesia (MAPIN) ini sudah melakukan lebih dari 58 kali kunjungan luar negeri untuk menjalin kerja sama iptek dengan negara-negara mitra. Di tingkat nasional, ia juga menjadi Ketua Umum Ikatan Sarjana Oseanolgi Indonesia (ISOI) periode 2008-2011.

kebijakan
Dalam rencana Jokowi, ada 5 program kemaritiman yang akan dijalankan pada tahun depan. Program utama yang akan dilakukan adalah penguatan budaya maritim. Kedua meletakkan nelayan sebagai pilar kedaulatan pangan. Ketiga, tentang infrastruktur maritim.

Keempat pembentukan Kementerian Maritim dan menciptakan keamanan laut yang terintegrasi. Kelima adalah diplomasi maritim.
Rencana kemenko kemaritiman untuk membuka data kapal ikan dan perusahaan penangkap ikan kepada TNI AL dan publik dianggap bakal banyak membantu upaya penanggulangan illegal fisihing. Kebijakan itu akan membantu TNI AL dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku pencurian ikan di laut Indonesia. Kepala Staff Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio mengakui, kendala terbesar dalam penindakan illegal fishing antara lain identifikasi kapal yang menyalahi aturan izin penangkapan ikan.  Nantinya, lanjut Marsetio, data yang memuat jenis kapal, tenggat waktu perizinan, dan soal FMS (fisheries monitoring system) yang dikeluarkan kemenko kemaritiman dan kementerian terkait bisa digunakan TNI AL. Sehingga hal ini akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menindak adanya praktik illegal fishing," kata Marsetio saat berkunjung ke Pelabuhan Samudera Perikanan Cilacap, Sabtu (1/11). Pada praktiknya, ungkap Marsetio, tidak sedikit perusahaan penangkap ikan yang menyalahi aturan dengan menurunkan lebih dari satu kapal. Padahal, perusahaan tersebut hanya mengantongi izin untuk satu kapal. Selain itu ada pula kapal penangkap ikan 'bodong' yang FMS-nya dimatikan agar tidak terdeteksi oleh penegak hukum. "Nah pihak-pihak seperti ini yang harus dibenahi dan perusahaan-perusahaan seperti itu yang mesti dihukum dan diberi penalti, kalau perlu di-black list," lanjut Marsetio. Namun, kata dia, tidak akan ada penambahan personil terkait upaya penanggulangan illegal fishing yang terjadi dalam waktu dekat. Biasanya dalam sehari setidaknya ada 60 hingga 70 kapal perang yang berpatroli di seluruh kawasan perairan Indonesia.  Kita optimalkan dan maksimalkan dengan jumlah personil. Saya kira dengan jumlah personil yang ada sudah cukup," kata Marsetio. Sebelumnya, Menko Kemaritiman Indroyono Susilo, menyatakan, kegiatan berupa pembukaan data kapal dan perusahaan penangkap ikan merupakan tahap awal dari upaya menangani illegal fishing.  Indroyono berharap, dengan akses itu, masyarakat bisa memberikan masukan dan laporan terkait perusahaan atau pihak yang diduga menyalahi aturan dan melakukan illegal fishing "Ini terus berlanjut, yah, nanti publik bisa menilai dan memberi masukan pihak-pihak yang melanggar," tutur Endriyono. Menko Indroyono mengajak kepada para nelayan untuk melestarikan mangrove ini, terutama yang di Cilacap yang luasnya mencapai 32 ribu hektar, yang kini luasannya tinggal 600 hektar, untuk terus dijaga dan dilestarikan bahkan mungkin ditingkatkan lagi. Hal ini sangat penting karena disamping menyerap carbon dan menghasilkan oksigen, keberadaan hutan mangrove juga sebagai tempat pemijahan berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya. Kalau mengrovenya bagus, maka ikannya tentu akan semakin banyak. Tidak itu saja, buah mangrove juga dapat dibuat berbagai jenis makanan olahan, seperti jenang, dodol dan lain-lain.
SUMBER       :



Tidak ada komentar:

Posting Komentar